cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tauran
Contact Email
tauran@unesa.ac.id
Phone
+6281222207656
Journal Mail Official
jpsi@unesa.ac.id
Editorial Address
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung I3 Lantai 1, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JPSI (Journal of Public Sector Innovations)
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : 25414291     EISSN : 2548396X     DOI : https://doi.org/10.26740/jpsi
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science
JPSI is available for free (open access) to all readers. The articles in JPSI include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA IKAN BULAK KENJERAN KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA Rizky Wibisono; Tukiman Tukiman
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.64 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p55-58

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak tujuannya adalah mengatur atau menertibkan untuk berjualan yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Tetapi setelah dilihat di lapangan program penataan PKL tidak berjalan dengan maksimal, itu bisa dilihat dengan kondisi Sentra Ikan Bulak yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran, Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan PKL di sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dapat dilihat dari tiga faktor yaitu perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum dipatuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA KULINER KOTA MALANG Mahathir Muhammad Iqbal; Dadieng Kurniawan
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.597 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p59-65

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri.Pemerintah juga harus menyelaraskan program kerjanya di tiap daerah dengan stimulan penumbuhan UMKM baru di tiap kecamatan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu strategi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di sektor kuliner di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Hasilnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri.Pemerintah juga harus menyelaraskan program kerjanya di tiap daerah dengan stimulan penumbuhan UMKM baru di tiap kecamatan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu strategi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di sektor kuliner di Kota Malang.
KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Denok Kurniasih; Shadu Satwika Wijaya
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.699 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p66-72

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM MEWUJUDKAN ZERO ACCIDENT Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.132 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p73-78

Abstract

Pada sektor industri, SDM merupakan unsur penting yang merupakan asset dan unsur penting yang berfungsi sebagai modal non material yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Realitas yang terjadi bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan khususnya oleh mereka yang cenderung mencari keuntungan semata. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun terkena penyakit akibat kerja maka instansi dengan mudahnya mengganti dengan pekerja baru. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, maka suatu instansi perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan menerapkan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
URGENSI ETIKA DALAM TATA-KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) Abas Abas
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.452 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p79-89

Abstract

Munculnya studi etika, dalam tataran teoritis, khususnya dari perspektif administrasi publik, terlihat dari adanya evolusi perhatian pemikiran administrasi secara bertahap bergeser dari murni struktural danaspek fungsional dariorganisasi dan manajemen untuk pertanyaan tentang kepemimpinan dan motivasi awalnya dan kemudian bergeser ke studi perilaku yang tepat atas dasar standar etika dan normatif tertentu. Begitupun dengan adanya penetrasi aspek politik ke administrasi publik, atau dari sekedar implementasi ke formulasi. Dengan demikian, etika publik diperlukan dalam rangka membangun etika tidak hanya di lingkungan birokrasi pemerintah (eksekutif) melainkan juga lembaga politik, maupun lembaga negara lainnya. Hal ini penting, mengingat praktik atau perilaku pelanggaran etika publik seperti halnya korupsi dapat terjadi pada semua level pemerintahan saat ini, baik korupsi politik maupun korupsi di level birokrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): November 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): May 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): November 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): May 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): November 2021 Vol 5, No 2 (2021): Mei 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): November 2020 Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 Vol. 4 No. 1 (2019): November 2019 Vol 4, No 1 (2019): November 2019 Vol 3, No 2 (2019): Mei 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Mei 2019 Vol. 3 No. 1 (2018): November 2018 Vol 3, No 1 (2018): November 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Mei 2018 Vol 2, No 2 (2018): Mei 2018 Vol. 2 No. 1 (2017): November 2017 Vol 2, No 1 (2017): November 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017 Vol 1, No 2 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): November 2016 More Issue